Apa Kabar Surakarta — BPJS Kesehatan Cabang Surakarta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan pemberi kerja sekaligus memastikan keberlanjutan implementasi program JKN di wilayah setempat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Debbie Nianta Musigiasari, menjelaskan bahwa monev tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Forum Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Forum ini beranggotakan unsur pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam pengawasan kepatuhan peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan setiap pemberi kerja telah mendaftarkan karyawannya sebagai peserta aktif JKN dan memenuhi kewajiban iuran sesuai ketentuan. Sinergi lintas instansi menjadi kunci untuk memperkuat kepatuhan dan perlindungan bagi pekerja,” ujar Debbie.
Ia menambahkan, pelaksanaan monev juga menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus mencari solusi bersama agar implementasi JKN berjalan lebih optimal.
Baca Juga : BPJS Kesehatan dorong deteksi dini penyakit kronis lewat skrining
Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus mendorong peningkatan layanan digital bagi peserta. Termasuk melalui aplikasi Mobile JKN yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kesehatan, pengecekan status kepesertaan, hingga pembayaran iuran.
Debbie berharap dukungan seluruh pihak terus terjaga demi keberlanjutan program JKN sebagai wujud perlindungan sosial di bidang kesehatan. “Kami ingin memastikan seluruh pekerja di Sukoharjo terlindungi dan mendapatkan hak layanan kesehatan secara adil dan merata,” pungkasnya.
